PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN BATANG
TENTANG
1.
PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
2.
PENYAMPAIAN
4(EMPAT) RAPERDA TENTANG
·
RENCANA
DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN TULIS TAHUN 2020-2040
·
PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
·
PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BATANG
·
PERUSAHAAN
UMUM DAERAH ANEKA USAHA
Bismilahirohmanirrohim,
Assalamu’alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.
§ Yang Terhormat Sdr. Bupati
dan Sdr. Wakil Bupati Batang;
§ Yang
Terhormat Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Batang;
§ Yang Kami
Hormati Sdr. FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Batang;
§
Yang Kami Hormati Sdr Sekda dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Batang;
§ Yang Kami Hormati Sdr.
Sekretaris Dewan;
§ Yang Kami
Hormati Para Wartawan, Tamu Undangan dan Hadirin Sidang Paripurna DPRD
Kabupaten Batang yang berbahagia
Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dicurahkan
pada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu kembali dikesempatan yang
berbahagia ini dalam Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pandangan Umum
Fraksi Fraksi terhadap 4 Raperda, Tahun 2020 ini dalam keadaan yang sehat dan
bahagia. Semoga acara ini berjalan lancar serta dipenuhi limpahan barokah,
Amin.
Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW,
Semoga kita semua dapat mengikuti jejak perjuangan-Nya yang telah memberikan
keteladanan dan pegangan tata cara hidup beragama, berbangsa dan bernegara
untuk mengantarkan kita menjadi pribadi manusia yang berkualitas dan
bermartabat, sebagai modal dasar dalam berkhidmad meneruskan kebangkitan bangsa
dalam konteks Pembangunan Nasional di Daerah Kabupaten Batang ini.
Kami dari fraksi PKB merasa
prihatin dengan adanya Wabah Virus Corona/Covid
19 yang melanda
di Kabupaten Batang, mari bersama-sama memanjatkan do’a kepada Allah SWT agar
wabah ini segera berlalu, kami mengapresiasi kepada pemeritah kab. Batang yang
sudah bekerja keras guna mengantisipasi penyebaran virus corona, sehingga wabah
COVID 19 ini tidak menyebar lebih luas lagi dan kita berharap wabah tesebut
akan segera mereda dan hilang dari Negeri ini, khususnya Kabupaten Batang.
Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,
Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan
tanggapan terhadap laporan hasil kerja LKPJ Bupati Batang Tahun 2019 sebagai
berikut
Sesuai dengan konstitusi bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Daerah merupakan laporan pelaksanaan tugas (progress report) dari
Bupati kepada DPRD selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana
Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan
berpedoman pada RPJPD. FPKB dalam memberikan penilaian terhadap LKPJ 2019 ini
secara umum melakukan kajian terhadap indikator dan target kinerja yang telah
ditetapkan dimana hal tersebut mengacu kepada dokumen RPJMD 2017-2021 yang
telah ditetapkan, RKPD, KUA dan PPAS termasuk RKA dan DPA OPD serta Perda APBD
2019. Selanjutnya evaluasi dan penilaian dilakukan dengan membandingkan
realisasi pencapaian kinerja dengan target kinerja yang akan dicapai dari
setiap indikator sesuai dokumen perencanaan tersebut.
Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhorm
Dalam menanggapi LKPJ BUPATI tahun 2019 ini, ada beberapa bidang yang
perlu kami tanggapi
1. Bidang Pemerintahan
Sesuai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Meningkatkan kualitas
pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis eGovernment didukung
pengembangan dan kerjasama. Sedangkan salah
satu misinya adalah : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-government yang
terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.”
Terkait dengan bidang pemerintahan Fraksi PKB memberikan tanggapan
sebagai berikut:
a. Sebagaimana
disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, maka mulai tahun 2016 seluruh
anak diharapkan memiliki KTP dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA). Namun
sosialisasi tentang Permendagri tersebut belum dilakukan dengan baik sehingga
muncul anggapan Masyarakat bahwa keberadaan KIA ini belum sepenuhnya di pahami
oleh masyarakat.
b. Bahwa untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kepemerintahan yang
baik hendaknya mengedepankan prinsip Good Governance, dan melibatkan elemen
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta sosialisasi untuk
mendukung proses pembangunan ditingkat local. Pelibatan masyarakat dalam
musrenbang dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten perlu di tingkatkan
2. Bidang Pembangunan
Perlu dipahami bahwa realisasi pelaksanaan kebijakan/program yang baik,
belum tentu berpengaruh secara positif terhadap capaian kebijakan. Pernyataan
ini dimaksudkan bahwa antara capaian program, dengan tujuan kebijakan, tidak
terlalu berkorelasi linear,
Setidaknya kedua hal tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana
program/kebijakan itu didasarkan pada akar masalah sehingga kebijakan/program
yang diambil benar-benar mengarah pada pemecahan masalah yang ditemukan dalam
analis SWOT dan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Untuk itu Fraksi PKB berkaitan dengan bidang pembangunan
memberikan catatan- catatan sebagai berikut;
a. Kabupaten
Batang tediri dari 15 kecamatan dengan ratusan desa. Semua itu peru sentuhan
pembangunan. Oeh karena itu kami berharap bahwa pembangunan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Batang dapat merata ke seluruh wilayah, tentu dengan
skala prioritas.
b. Di bidang
infrastruktur fraksi kami meyoroti ada kegiatan pembangunan yang belum sesuai
dengan perencanaan untuk itu Dalam Proses pelelangan, ULP harus mengawal
khususnya pekerjaan Fisik, ULP secara sistem harus menyeleksi calon pelaksana
pekerjaan agar proses lelang benar-benar menghasikan rekanan yang profesional, punya
kinerja dan
rekam jejak yang baik yang pada akhirnya akan menghasilkan
suatu kualitas atau mutu bangunan yang baik.
3. Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Mencermati LKPJ Bupati Batang dibidang Kesejahteraan Rakyat telah
merangkum banyak hal baik urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,
sosial, pemberdayaan masyarakat desa, budaya, pemberdayaan perempuan dan anak,
Keluarga Berencana dan pariwisata. Banyak hal telah dilaporkan, Fraksi PKB
memberikan catatan, diantarantya:
a. Untuk
pendapatan masyaraat kami melihat telah ada peningkatan, namun demikian menurut
kami IPM (Indek Pembangunan Manusia) masih dibawah daerah lain. Dan masih
dibawah Provinsi Jawa Tengah yang sudah mencapai 71,73%.
Harapan besar
kami Indek Pembangunan Manusia untuk di tingkatkan melalui berbagai upaya baik pendidikan formal
maupun non formal. Peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten Batang
perlu ada inovasi agar siswa terjamin dalam menempuh pendidikan, maka
pemerintah udah seharus menerbitkan Kartu Batang Pintar (KBP) agar pendidikan
dapat menjakau seluruh masyarakat, terutama yang tidak mampu
b. Mengenai
program menciptakan 1000 Wirausahawan Muda yang di rancang oleh pemerintah di
harapkan tidak hanya pelatihan saja melainkan
ada follow upnya, terutama terkait dengan permodalan dan pemasaran.
Selain itu yang
terpenting adalah dalam perekrutan pemuda yang akan di latih hendaknya
selektif. Kretirianya jelas, artinya pemuda yang selama ini belum punya
pekerjaan tetap, tetapi mempunya motifasi kuat untuk ber-wiraswasta. Kalau
mendidik atau menyelenggarakan pelatihan tehadap para pedagang yang telah ada,
itu bukan menciptakan wiraswastawan baru, tapi sekedar ada kegiatan-kegiatan
yang tujuan utamanya melenceng. Dan itu tidak bisa di klaim telah berhasil
menciptakan “Wiraswastawan baru”.
Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,
Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan
pandangan umum Frkasi Partai Kebangkitan Bangsa, terhadap 4 Raperda sebagai
berikut :
Pertama
Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perencanaan Tulis Tahun 2020-2040;
Bahwa Raperda
RDTR tersebut adalah suatu kebutuhan otonomi daerah yang bersifat urgensi di
dalam menata kota sesuai dengan wilayah yang di tentukan. Nantinya RDRT ini
penting untuk dietahui oleh masyarakat untuk menjadi pedoman dalam hal perencanaan
pembangunan di suatu wilayah, sampai ke tingkat desa
Kedua Raperda Perubahan Atas
Perda Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik;
Fraksi FPKB berpendapat bahwa bantuan keuangan untuk Partai Politik
hendaknya sesuai dengan regulasi yang diatasnya yaitu Peraturan Pemerintah No 1
tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik..
Ketiga Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Batang.
Kami berharap pelayanan PDAM terhdap pelanggan agar terus ditingkatkan,
karena apapun itu Air adalah sumber kehidupan yang menjadi kebutuhan pokok
masyarakat. Oleh karena itu tidak hanya berpikir “profit oiented”, tapi juga harus
berkomitmen tentang “sosial oriented” dimana dalam hal ini Pelayanan menjadi
prioritas utama.
Keempat Raperda Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
Hingga Saat ini kami melihat Perusda yang di dalamnya ada berbagai jenis
usaha yang di jalankan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan di tahun
tahun terakhir ini Perusda mengalami kerugian, hal yang menurut kami sangat
mengherankan.
Perusda adalah Perusahaan Daerah dimana sebenarnya mempunyai kelebihan
dibanding perusahaan swasta. Dari sisi permodalan dan pasar tidak jadi masalah.
Menurut pengamatan kami kondisi Perusda yang “Hidup segan Mati tak mau”
itu akibat ketidak becusan dalam hal pengeloaan. Persoalannya Pemerintah Daerah
tidak mau belajar dari pengalaman dalam hal mengangkat seorang Direktur
Perusda.
Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,
Sebelum kami
akhiri pemandangan umum ini, kami samapaikan masukan-masukan sebagai berikut :
1. Kami Fraksi
PKB sangat mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap upaya Pemerintah
Kabupaten Batang dalam hal penanggulangan penyebaran COVID-19 dengan berbagai
upaya . seperti memberlakukan pembatasan
pembatasan
sosial kepada masyarakat dengan melarang kegiatan-kegiatan yang bersifat
massal. Semua itu dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.
Apa yang telah
dilakukan Pemerintah Daerah sepertinya memakan buah Simalakama, konsekensinya
telah menimbulkan dampak sosial. Seperti Tatanan kehidupan sosial
kemasyarakatan menjadi terganggu.
Dan kini kita
merasakan, Dampak dari munculnya virus COVID 19 ini luar biasa,.
Akibat yang
dirasakan Hampir semua sektor teganggu, terutama sektor ekonomi.
Oleh kaena
itu sekali lagi kami mendukung adanya upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam
mengupayakan Jaring Pengaman Sosial kepada Masyarakat yang terkena dampak virus
COVID 19, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.
Namun kami
ingatkan bahwa dalam kondisi keuangan daerah yang kurang menguntungkan ini, anggaran
yang akan di pakai tentunya melakukan pergeseran-pergeseran anggaran yang telah
di tetapkan dalam RAPBD 2020. Maka dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya
hendaknya harus cermat dan jelas.
Bantuan
Jaring Pengaman Sosial ini harus sesuai dengan sasarannya, yaitu masyarakat
yang benar-benar tekena dampak, seperti buruh, industri kecil atau pedagang
kecil dan sejenisnya.
Oleh karena
itu sekali lagi kami mengingatkan dalam hal pendataan harus secermat mungkin.
Jangan sampai dalam kondisi keprihatinan ini ada pihak-pihak yang
memanfaatkannya..
Sebagai penutup
pada kesempatan ini kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tinginya kepada para
Tenaga Medis, baik dokter maupun perawat dan tenaga lainnya yang telah berjuang
di medan laga dalam memerangi ganasnya Covid-19 dengan rela mengorbankan waktu
dan tenaga.. bahkan nyawa.
Semoga
perjuangan para tenaga medis ini mendapat ridho dari Allah SWT dan menjadikan
amal sholeh.. Amin ya robball alain.
Demikian Tanggapan LKPJ Tahun 2019 dan Pandangan Umum Fraksi kami
terhadap 4 Raperda, akhirnya kami menghaturkan terima kasih atas perhatian
serta kesabaranya dalam mengikuti sidang paripurna pada hari ini, dan kami
menyampaikan permohonan maaf jika dalam Pandangan Fraksi PKB DPRD Batang
terdapat hal – hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT
senantiasa meridhoi segala amal dan usaha kita, Amin.
Wallahul Muwaffiq Illa Aqwamit Thoriq Wassalamu’alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.
Batang, 6 April 2020 Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa
DPRD
Kabupaten Batang
Ketua Sekretaris
Kukuh
Fajar Rhomadhon, S.E H. Daryoso,S.Pd.I
Juru Bicara
Rohmatun
